Menurut Kantor Berita ABNA, Nasib sekitar 274 jiwa pengungsi warga Syiah asal Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan warga Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kini tidak jelas.
Mereka sudah berada di tempat pengungsian di GOR Tenis Sampang sekitar tiga bulan tanpa ada solusi yang menguntungkan dari pemerintah. Pemerintah justru terkesan melakukan pembiaran dengan menghentikan suplai air bersih dan makanan sejak beberapa waktu lalu.
Hal ini diungkapkan kakak kandung Tajul Muluk (pimpinan kelompok Syiah), Iklil Al Milal, Kamis (22/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan. "Intinya kami mempertanyakan sampai kapan kami tinggal di GOR. Kami tidak merasakan kasih sayang Pemda," ucap Iklil.
Iklil menuturkan, sejak dua hari lalu, pengungsi mulai mengalami kesulitan mencari makanan dan air bersih. Bantuan pemerintah daerah atas kedua kebutuhan warga itu sudah mulai dihentikan tanpa ada alasan yang pasti.
Dengan kondisi seperti itu, Iklil mengatakan, para pengungsi pun harus patungan membeli air dan makanan seadanya. Padahal, uang tunai yang dimiliki pengungsi pun kian menipis lantaran pengungsi tidak bisa bekerja menanam tembakau.
Para pengungsi pun, lanjut Iklil, sulit melakukan hubungan intim suami-istri. "Meski ada bilik asmara, tetapi pengungsi itu malu, apalagi mereka merasa itu seperti hotel. Kami hanya ingin segera pulang," imbuh Iklil.
Solusi relokasi
Sementara itu, Koordinator Kontras Surabaya Andy Irfan menuturkan, solusi yang ditawarkan pemerintah tidak menguntungkan para pengungsi. Ada tiga solusi yang ditawarkan, tetapi semuanya terkait relokasi kelompok Syiah dari Sampang.
Solusi relokasi, kata Andy, menunjukkan pemerintah masih melihat konflik Syiah-Sunni di Sampang dari perspektif konflik keluarga antara dua pimpinan kelompok itu, yakni Tajul Muluk dan Rois.
Padahal, Andy menjelaskan pangkal permasalahan kasus ini bermula dari fatwa sesat yang diterima kelompok Syiah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.
"Selama fatwa itu tidak dicabut, kelompok Syiah akan terus ditindas. Pemerintah juga selama ini tidak ada dialog, langsung menawarkan solusi relokasi. Kementerian Agama praktis tidak berbuat apa-apa," ucap Andy.
Bantuan warga Sunni
Sementara itu, Iklil menjelaskan selama ada di pengungsian, pihaknya bertumpu pada bantuan dan sumbangan masyarakat dan LSM. Iklil pun mengaku sumbangan itu juga berasal dari warga Sunni yang dulu bertetangga dengan warga Syiah.
"Mereka (Sunni) kan dulu tetangga kami, mereka masih suka datang ke GOR pengungsian untuk memberikan bantuan atau dukungan moral bagi kami. Kami sendiri sebenarnya tidak masalah dengan mereka, kami baik-baik saja," ucap Iklil.
Namun, Iklil menduga kebencian terhadap kelompok Syiah dimotori oleh para ulama setempat sehingga warga Sunni terprovokasi. "Siapa lagi yang mampu menggerakkan mereka selain ulama? Selama ini kami baik-baik saja dengan mereka (Sunni)," tutur Iklil.
Kontras: 26 Warga Syiah Dipaksa Pindah Akidah
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya mencatat setidaknya ada 26 warga Syiah yang dipaksa untuk menandatangani pernyataan berpindah keyakinan.
Menurut Andy Irfan, Koordinator Kontras Surabaya, pemaksaan dilakukan terhadap sembilan kepala keluarga yang mewakili sebanyak 26 warga Syiah. "Sembilan orang ini pada tanggal 1 November lalu dipaksa tanda tangan pindah keyakinan dan bertobat," kata Andy kepada Tempo, Senin, 5 November 2012.
Surat pernyataan atau ikrar baiat tersebut berisi tiga pernyataan yaitu, bertobat dan kembali ke ahlussunnah wal jamaah, menjalankan keyakinan ahlussunnah, serta berjanji ikuti arahan ulama ahlussunnah.
Pemaksaan pindah keyakinan dilakukan di hadapan puluhan pejabat dan ulama sampang. "Perangkat desa, kecamatan, bakesbangpol, bahkan polisi turut jadi saksi pemaksaan ini," kata Andy.
Menurut Andy, pemaksaan pindah keyakinan melanggar Pasal 28E dan 28 i UUD 1945 amandemen ke-2 dan Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Kontras mendesak pemerintah menghentikan segala upaya yang berujung pada pemaksaan keyakinan.
"Pemerintah tidak boleh tunduk pada segelintir tokoh agama yang selalu menyiarkan kebencian terhadap aliran kepercayaan lain," kata dia. Andy juga minta pemerintah memberikan jaminan terkait ketersediaan bantuan makanan bagi warga syiah selama mereka berada di lokasi pengungsian.
Badan Silaturahmi Ulama dan Pesantren Madura mengakui pihaknya getol melakukan dakwah untuk “meluruskan pemahaman akidah warga Syiah Sampang. “Dulu mereka ini ahlussunnah, tapi kena tipu daya, dan sekarang kita kembalikan lagi," kata Nailul kepada Tempo.
Untuk mengembalikan ideologi para penganut Syiah ini, ulama Basara mendatangi langsung tangsi pengungsian warga Syiah di Gedung Olahraga Sampang. Menurut Nailul, ulama sudah meminta izin Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan akses langsung masuk ke dalam lokasi pengungsian.
Selain mengembalikan ideologi penganut Syiah, para ulama menyatakan akan terus mengawal para pengikut Syiah sehingga bisa kembali untuk menganut Islam sesuai ajaran guru-guru terdahulu dari masyarakat Madura. "Dulu, Madura itu agamanya, ya, Sunni, jadi sudah tugas kami mengembalikan akidah mereka," ujarnya.
Bantuan Dihentikan, Pengungsi Syiah Berpuasa
Bantuan makanan dan minuman untuk pengungsi warga Syiah di GOR Sampang, Jawa Timur, dihentikan sejak awal bulan November. Akibatnya pengungsi sebagian terpaksa berpuasa.
Kebijakan itu dikecam Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya. Menurut KontraS, tindakan pemerintah dalam menghentikan pasokan bantuan makan dan minum untuk pengungsi Syiah di GOR Sampang melanggar hak asasi manusia (HAM). Minimnya anggaran dinilai bukanlah alasan yang masuk akal. Pemerintah setempat dinilai hanya tidak memiliki niat baik dalam menyelesaikan konflik Syiah.
Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya, Andy Irfan menjelaskan, jika pemerintah bertindak serius dalam melakukan resolusi konflik Syiah, maka akan disusun kebijakan khusus untuk menangani masalah minimnya anggaran untuk pengungsi Syiah.
"Ini hanya masalah itikad pemerintah menyelesaikan konflik saja, bukan masalah anggaran," katanya, Rabu (7/11/2012).
Menurut Andy, sudah seringkali pihaknya dan elemen masyarakat sipil memberikan masukan dan evaluasi kepada pemerintah, agar lebih berkomitmen dalam menangani kasus ini dengan mengedepankan perlindungan dan keadilan bagi korban sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan Konstitusi RI.
"Akan tetapi tampaknya masukan dan evaluasi tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh pemerintah," terangnya.
Akibat berhentinya suplai makanan itu, pengungsi sampai-sampai memilih untuk berpuasa. Mereka berpuasa untuk berdoa kepada Allah SWT semoga pemerintah dan seluruh pihak yang selama ini menindas dan mengambil hak mereka secara dhalim segera mendapatkan petunjuk dari Allah untuk kembali bersikap adil.
Dalam konteks ini, KontraS mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi atas tata kelola anggaran untuk pengungsi Syiah. "Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan anggaran yang dapat diaplikasi secara efektif, dan akuntabel dalam penanganan kasus sampang sehingga hak-hak korban tidak terabaikan. KontraS menilai kebijakan anggaran yang diterapkan pemerintah dalam penanganan pengungsi berpotensi mengorbankan hak-hak korban," pungkasnya.
Puluhan pengikut Syiah terpaksa mengungsi ke GOR Sampang semenjak meletus aksi kerusuhan disertai pembakaran pemukiman warga pengikut Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Juli lalu.
Jatah Makanan Keamanan Juga Dihentikan
Ratusan keamanan terdiri dari pasukan Brimob, Shabara Polda Jawa Timur dan Polres Sampang, yang melakukan penjagaan di lokasi konflik Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, sudah tidak mendapat jatah makan dari pemerintah setempat. Pasalnya anggaran untuk makan sudah habis.
Ratusan pasukan yang melakukan Bantuan Kendali Operasi (BKO) di area konflik tersebut, tetap semangat melakukan penjagaan dan patroli siang dan malam, meskipun bantuan makanan tidak terimanya. Padahal jadwal penjagaan keamanan di lokasi konflik yang meletus untuk kedua kalinya pada 25 Agustus lalu itu, baru akan ditarik ke baraknya masing-masing pada 31 Desember mendatang.
Kepala Bagian Operasional Polres Pamekasan Kompol Alfian Nurrizal, Rabu (7/11/2012) mengatakan, selaku petugas keamanan bukan alasan tidak adanya jatah makan kemudian tidak menjalankan tugas. Para petugas keamanan harus tetap memantau setiap perkembangan di lokasi konflik.
"Selama kita masih dibutuhkan untuk pengamanan, maka kita akan tetap bertugas dan tidak akan terpengaruh karena urusan perut," katanya.
Karena anggaran makan untuk ratusan keamanan dari pemerintah setempat sudah habis, maka dana yang digunakan sementara waktu dibantu dari Polda Jawa Timur.
"Dana yang kita pakai sampai 31 Desember mendatang masih dana talangan, karena sudah tidak ada alternatif lain," katanya.
Sebelumnya, aparat keamanan ini berjaga di lokasi konflik berdarah karena perbedaan paham antara Syiah dan anti-Syiah di dua desa, yakni Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran. Konflik meletus yang kedua kalinya pada 25 Agustus lalu.
Akibat konflik itu, satu orang warga Syiah tewas dan satu luka parah akibat serangan kelompok anti Syiah. Sementara ratusan warga Syiah pasca-kejadian, langsung dievakuasi di lokasi penampungan gedung tenis indoor Sampang, Jawa Timur.
